ETIKA DAN PENGEMBANGAN KEPRIBDIAN (Sebuah Renungan Ulang) Oleh: Diyah*

Mendiskusikan etika, jadi teringat dengan kuliah Filsafat Manusia yang substansinya membahas tentang bagaimana seharusnya manusia atau bersifat teleologis. Bagaimana seharusnya manusia yang dikonstruksi dalam konsepsi ideal tentang manusia itu sendiri. perubahan-kepribadian-ilustrasi-_120421104543-298Misalnya, rumusan Kant tentang manusia yang terbelah menjadi dua sisi, yakni sisi imanen dan sisi transenden. Pada sisi imanen, manusia digambarkan oleh Kant sebagai sisi yang memuat potensi hewaniah pada manusia. Misalnya ‘jika aku lapar dan di depanku ada makanan, maka sisi imanen mengerakkan aku untuk memakannya’. Berbeda dengan sisi transenden yang mempertanyakan keberadaan makanan tersebut dikarenakan makanan tersebut sesungguhnya bukan milikku, sehingga aku tidak berhak untuk memakannya. Singkatnya, sisi transenden itulah yang memuat nilai moral (baik/buruk, benar/salah) yang bersifat universal. Sayangnya, Kant tidak luput oleh kritik filosof setelahnya, misalnya dalam filsafat dekonstruksinya Derrida yang menelanjangi determinasi konsep moral tersebut. Nilai moral baik tidak akan pernah hadir jika tidak menghadirkan juga nilai moral buruk. Atau, sesuatu tidak akan terdefinisikan benar jika tidak ada yang terdefinisikan salah.

Akan tetapi, saya tidak sedang bermaksud untuk menulis review mata kuliah filsafat manusia. Tulisan ini dibuat sebagai hasil renungan setelah membaca tulisan yang terhormat Bapak Wakil Dekan III Fakultas Psikologi, Moh. Mahpur yang berjudul Etika dan Pengembangan Kepribadian. Tulisan ini meruapakan hasil renungan tersebut yang kemudian saya beri judul yang sama.  Harus saya akui, tulisannya enak dibaca, mengalur dan mengalir, tapi terlihat hati-hati yang mungkin selaras dengan gaya keseharian beliau. Pesan yang disampaikannya pun saya kira sangat baik dan sangat mudah dipahami. Tentu saja, dalam setiap kelompok sosial atau masayarakat memiliki nilia-nilai tertentu yang harus ditaati oleh anggotanya yang kemudian disebut sebagai etika, tidak terkecuali masyarakat kampus UIN malang yang kita cintai ini.

Kehati-hatian beliau misalnya terlihat pada uraian yang mencoba mebedakan antara NKK/BKK yang diterapkan oleh orde baru dengan kode etik mahasiswa yang diberlakukan saat ini. Bahwa kode etik tidak sama persis dengan NKK/BKK yang bertujuan untuk membungkam atau membatasi aktifitas  (politik) mahasiwa. Sepintas, argumentasi yang dibangun untuk mengafirmasi premis tersebut benar adanya. Namun sepertinya beliau lupa dengan konsep hegemoni ala gramscian, bahwa untuk menjinakkan atau membungkam mahasiswa tidaklah harus dengan mekanisme yang bernuansa law enforcement semisal NKK/BKK yang bersifat represif ala orde baru. Mahasiswa dapat dijinakkan dengan cara-cara yang lebih intelektual dan bermoral dengan cara mebangun konsensus demi proyeksi integritas civitas akademika semisal kode etik.  Dalam hal ini, pembuatan konsensus tidak lebih sebagai penegasan supremasi/dominasi kelompok tertentu (birokrasi) terhadap kelompok lainnya (mahasiswa).

Tanpa bermaksud menvonis, jika apa yang ditulis Pak Mahpur merupakan bagian dari kewajiban moralnya sebagai penyambung lidah (corong) birokrasi kampus yang “bertugas” untuk meng-hegemoni mahasiswa. Namun, saya kira keterangan penulis (dengan tanda bintang) yang dengan gamblang menyebut diri sebagai Wakil Dekan III Fakultas Psikologi UIN MMI cukup merepresentasikannya. Tentu saja, beliau sebagai akademisi dan ilmuwan (plus birokrat-sampai saat ini) berhak untuk mengamati, membuat analisa, serta mengritik situasi dan kondisi kehidupan mahasiswa saat ini. Namun tidak adil rasanya jika yang tampil hanyalah perspektif beliau yang lebih cenderung merepresentasikan kebirokratannya.  Maka, hal itu sangat bertolak belakang dengan apa yang dinasehatkannya sendiri agar  menjadi pribadi yang melihat dirinya dari perspektif orang lain (the other perspective taking).

Bahwa, formulasi etika yang dibakukan menjadi kode etik mahasiswa merupakan produk dari cara berpikir yang egosentris ala birokrasi kampus. Kode etik dirumuskan, diformulasikan, dan diputuskan serta ditetapkan tanpa mempertimbangkan aspirasi dan dinamika kehidupan mahasiswa secara keseluruhan. Misalkan adanya jam malam di kampus bagi aktifitas mahasiswa dengan beragam alasan yang menurut saya argumentasinya sangat spekulatif. Belum lagi pemberlakuannya yang tebang pilih yang bisa dilihat dari acara perpisahan Ma’had yang berlangsung sampai dini hari. Secara ilmu pengetahuan pun, rumusan kode etik mahasiswa tidak sekalipun diuji validitas internalnya, tapi secara semena-mena diberlakukan begitu saja. Dengan begitu, sesungguhnya pemberlakuan kode etik mahasiswa jauh dari apa yang disebut beliau merawatkebajikan dan kearifan ilmuwan. 

Atau, apakah pernah dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan kode etik mahasiwa? Apakah sejak pemberlakuan kode etik mahasiswa menjadikan mahasiswa lebih beretika dan  berkepribadian daripada sebelumnya? Jika tidak pernah dilakukan, tidak disangsikan lagi jika keberadaan kode etik mahasiswa bertujuan untuk menertibkan atau bahasa jujurnya adalah menjinakkan mahasiswa. Atau-lebih jujur lagi- posisi mahasiswa tidak lebih dari “pesakitan” yang harus terus menerus diawasi, dikotrol agar perilakunya sesuai dengan hasrat para pemangku kebijakan yang “nyaman” dengan kursi empuknya. Maka, rumusan kode etik mahasiswa jauh dari klaim idealitas, yang ada tidak lebih dari representasi kepentingan pragmatis untuk menjadikan mahasiswa tunduk, dan “kenyamanan” duduk di kursinya pun tidak terusik.

Sikap para birokrat kampus yang cenderung untuk mengontrol  mahasiswa menjadi tampak wajar jika merujuk pada tradisi paternalistik yang masih menjadi nilai yang melekat di hampir semua sistem sosial yang ada dalam kebudayaan kita. Diakui ataupun tidak, mahasiswa masih dianggap “kenak-kanakan” dan mereka pantas untuk menyebut diri sebagai “yang lebih dewasa”. Sehingga dalam hal apapun mahasiswa belum layak diposisikan sama dalam jalinan komunikasi, termasuk dalam menentukan masa depan sendiri, apalagi dalam hal etika.

Padahal, cara pandang tersebut sangatlah paradoks jika mereka mau mengakui apa yang terjadi di lingkungan kampus ini, terutama di fakultas psikologi. Misalnya, sudah menjadi rahasia umum jika beberapa dosen (jika tidak ingin dikatakan hampir semuanya) terlibat dalam konflik pribadi yang tidak pernah usai. Konflik yang seringkali menjadikan mahasiswa (yang tidak tahu menahu) sebagai “korban”. Dalam hal ini, saya yakin jika banyak dari mereka menolak anggapan ini dengan “wajah tak berdosa”.

“Karena Kami adalah Mahasiswa” yang oleh Piaget (salah satu tokoh sentral Psikologi Perkembangan) masih diidentifikasi berada pada fase opersional formal yang  salah satu cirinya adalah memiliki ciri berpikir kritis-idealis, atau dalam bahasa lebaynya sebagai cara berpikir “anti kemapanan”.  Dan, karena itulah sejarah mencatat mahasiswa selalu berada di barisan terdepan dalam setiap perubahan , dalam setiap pergerakan-peralihan sejarah. Untuk itulah mahasiswa dinobatkan sebagai  Agent of change, agen dari suatu perubahan.

Maka, sesungguhnya sangat wajar, bahkan sebuah keharusan apabila kami “mempertanyakan” banyak hal. Mempertanyakan dengan cara berpikir yang ditaqdirkan pada kami, mahasiswa. Karena jika tidak, maka itu sama dengan menghianati taqdir kami sendiri, dan  bagi kami itu adalah dosa yang menyejarah. Bukan juga kami menolak untuk “beretika”, namun kami menolak untuk dihakimi secara sepihak. Sedang disana pun tidak pernah memberikan teladan yang baik tentang bagimana caranya beretika dengan berprinsip pada kebajikan dan kearifan ilmu pengetahuan. Bagaimana kami percaya, jika disana selalu merawat kemunafikan (sadar atau pun tidak). Kenapa harus kami yang dianggap tidak beres, sedang disana banyak persoalan yang tidak beres. Kanapa begitu bernafsu “mengurus” kami, jika tidak mampu mengurus yang disana. Kalo boleh memberi masukan etis, seperti yang di nasehatkan oleh Pram “ Bersikaplah adil sejak dalam pikiran”. Karena jika tidak, mari kita nyayika lagunya Iwan Fals “…. urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peratuaran yang sehat yang kami mau…” .

*Penulis adalah anggota Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN MMI Malang

Advertisements

2 Responses

  1. Budaya memperatanyakan dengan jawaban rasional atau ilmiah, adalah sebuah budaya yang mesti ditumbuhkembangkan di kalangan mahasiswa, seperti mengkritisi karakter manusia dua wajah itu. Mantap!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: